Reses Anggota DPRD Kota Medan Ahmad Parlindungan Janji Perjuangkan Aspirasi Warga

MEDAN – Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi PPPP DPRD Kota Medan Ir. Ahmad Parlindungan M.SI berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat kawasan Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. “Saya sebagai ketua FPPP DPRD Kota Medan, berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya menjawab permohoan ibu-ibu pengajian di kawasan Jl Garu VI.
Aspirasi tersebut disampaikan warga, saat pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Medan Ahmad Parlindungan, yang dilaksanakan Sabtu kemarin. Acara reses ini dirangkai dengan pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan 10 Muharram 1434 H, dimana reses kali ini dihadiri Ketua DPW dan Ketua FPPP DPRD Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, yang saat ini maju sebagai Calon Wakil Gubsu.
Dijelaskan Lindung, reses merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota legislatif. Tujuannya dalam rangka menyerap aspirasi warga terkait usulan pembangunan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan.
Oleh karena itu, lanjut Parlindungan, pada saat pelaksanaan reses warga diharapkan menyampaikan aspirasi, baik dalam bentuk usulan program pembangunan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan. Seperti usulan perbaikan drainase yang disampaikan pada reses kali ini. Aspirasi warga merupakan modal bagi anggota dewan untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Apirasi yang telah disampaikan akan saya perjuangkan, baik pada posisi sebagai anggota DPRD maupun ketua Fraksi PPP DPRD Kota Medan. Tidak hanya drainase, juga akan saya perjuangkan pengaspalan jalan,”katanya.
Pada reses tersebut, masyarakat juga meminta Pemerintah Kota Medan agar memperhatikan kondisi dunia pendidikan, khususnya menyangkut pendidikan madrasah. Menurut warga, dekadensi moral masyarakat terutama kalangan remaja saat ini, tidak terlepas dari melemahkan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama.
Menyahuti aspirasi tersebut, Lindung menjelaskan, saat ini DPRD Kota Medan sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban mampu baca tulis Alqur’an. Perlu disampaikan, bahwa yang mendorong lahir Perda tersebut adalah FPPP DPRD Kota Medan. Upaya ini dilakukakan FPPP sebagai bentuk proteksi kerusakan moral masyarakat.
“Pembahasan Ranperda itu, saat ini memasuki tahap ketiga. Dimana salah satu klausan pasal yang menjadi perdebatan panjang adalah kewajiban memiliki izajah bisa baca tulis Alqur’an,”ungkapnya.
Diharapkan, dengan lahirnya Perda ini, maka Pemerintah Kota Medan memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan membantu pendidikan Madrasah. Sebab pemerintah kota telah memiliki payung hukum yang jelas dalam memberikan bantuan kepada madrasan lewat pembiyaan APBD. “Inilah beberapa upaya yang dilakukan FPPP DPRD Kota Medan untuk menyelematkan generasi muda dari keterpurukan akhalakul karimah,”ujarnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s