Fadly Nurzal Siap Perjuangkan RUU Desa

Sergai, (Analisa). Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), H Fadly Nurzal S Ag menegaskan, kedudukan desa bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Bentuk desa sebaiknya local-self community atau semua pelaksanaan tugas pelayanan berbasis masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadly pada seminar ‘Bedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, diselenggarakan OS Institut di area reflika Istana Sultan Serdang, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Rabu (6/6).

Dikatakan Fadly, dengan dilakukannya penataan desa, berarti mendorong mempercepat kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan daya saing desa. Konsekwensinya, ada pengetatan mekanisme pembentukan desa serta penciptaan desa mandiri.

Untuk itulah, Fadly mengajak seluruh kepada desa di Kabupaten Serdang Bedagai agar kompak dan bersatu. Termasuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis kepentingan desa serta masyarakat untuk diakomodir dalam RUU Desa. “Saya meminta seluruh kepala desa kompak memperjuangkan RUU Desa dan fokus bicara tentang persoalan-persoalan yang tingkat urgensinya tinggi. Jika kita kompak, maka saya yakin perjuangan para kepala desa akan terwujud dan saya siap berjuang bersama kepala desa,” kata Fadly Nurzal juga ketua DPW PPP Sumut dan Calon Gubsu 2013-2018.

Perubahan

Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi, menyampaikan dalam RUU Desa ada beberapa perubahan yang siginifikan, jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Di antaranya dalam RUU Desa ditetapkan masa jabatan kepala desa itu 5 tahun. Selain itu, RUU Desa ini bertujuan menciptakan kemandirian desa sebagai bagian dari usaha mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat.

Erry menjelaskan, jika RUU Desa ini disetujui jadi UU, maka ada beberapa persyaratan terkait pembentukan, pemisahan dan penggabungan desa. Sebab, dalam RUU ini ditegaskan penentuan satu desa didasarkan pada jumlah penduduk dan dalam RUU ini ditetapkan satu desan harus memiliki 2000 penduduk.

Dibagian lain, pengamat politik juga Dosen Universitas Sumatera Utara DR Ridwan Rangkuti mengatakan, ada dua hal penting yang belum tuntas dalam RUU Desa ini. Yakni terkait status otonomi desa dan keuangan desa. Sampai saat ini, pendefenisian tentang desa itu masih debatable, apakah desa itu berdiri sendiri, bagian dari pemerintah pusat atau menjadi bagian integral dari kabupaten/kota.

Inplikasi dari status otonomi desa tersebut, menurut Ridwan Rangkuti sangat luas. Misalkan jika desa bagian dari pemerintah pusat, maka anggaran alokasi untuk desa diambil dari APBN. Kemudian, bupati/walikota tidak berhak mengangkat dan memberhentikan kepala desa.

“Hal ini juga terkait dengan status kepala desa, apakah menjadi PNS atau non PNS. Kalau kemudian kepala desa berstatus PNS, maka regulasi yang mengatur tentang PNS juga berlaku pada kepala desa,” sebutnya. “Intinya RUU Desa ini, belum memberikan kepuasan dan belum menuntaskan seluruh persoalan menyangkut pemerintahan desa,”ucapnya.

Seminar ini dipandu anggota DPRD Serdang Bedagai H Usman Effendi Sitorus SAg, Dihadiri para SKPD, Camat dan kepala se-Kabupaten Serdang Bedagai. (rel/sug)
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 3

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s